Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Penindakan Kurang Maksimal

- Selasa, 24 Agustus 2021 | 17:15 WIB
Komnas Perempuan
Komnas Perempuan

AYOYOGYA.COM - Selama ini kasus kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai fenomena gunung es. Walaupun kasus yang terpantau banyak, di sisi lain masih banyak kasus yang tidak tercatat maupun dilaporkan. Keadaan tersebut diperparah dengan penindakan atas aduan kekerasan pada perempuan yang dinilai belum maksimal.

Pengaduan kasus kekerasan yang dilaporkan kepada Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 2021 berjumlah lebih dari 2.500 kasus. Sayangnya, kemampuan penyikapan atas pengaduan itu mesti dilakukan terbatas di tengah Pandemi Covid-19.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, pihaknya baru saja melakukan kajian terhadap 414 kebijakan daerah terkait penanganan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Dari kajian tersebut terlihat masih kurangnya pelayanan penanganan terhadap korban.

Baca Juga: Kenali Macam-Macam Kekerasan dan Dampaknya

"Kurang dari 7 persen yang memastikan sistem grafis, kurang dari 30 persen yang memiliki pemastian ketersediaan rumah aman dan layanan pemulihan dan hanya 10 persen yang memiliki kebijakan afirmasi pada kondisi khusus perempuan dengan diskriminasi berlapis," kata Andy dalam paparannya pada acara bertajuk Menguatkan Arah Kebijakan dan Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022 secara daring, Selasa (24/8/2021), dilansir dari suara.com.

Belum lagi, Andy mengungkapkan, adanya kebijakan diskriminatif atas nama otonomi daerah dan moralitas yang memberikan dampak disproporsional pada perempuan. Itu juga bisa menghambat layanan bagi penanganan korban kekerasan.

Baca Juga: Alami Kekerasan, Warga Wadas Tetap Tempuh Segala Cara Tolak Tambang

Dengan adanya kondisi tersebut, Komnas Perempuan secara khusus membuat kajian mengenai hal-hal yang dihadapi di masa pandemi serta mendukung agar ada perhatian khusus bagi pendampingan korban.

"Selain menguatkan konsep pelayanan terpadu dan Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan," katanya.

Baca Juga: Bantul Belum Jadi Kabupaten Layak Anak karena Kasus Kekerasan  

"Komnas Perempuan juga mendorong dioptimalisasinya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dan masyarakat sipil agar bisa menekan laju terbitnya kebijakan diskriminatif dan juga memiliki daya penanganan kebijakan diskriminatif yang lebih efektif."

Editor: Thovan Sugandi

Sumber: suara.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

10 Pantun Lucu Sumpah Pemuda, Unggah di Medsos Yuk!

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:00 WIB

Asyik! Gelombang 22 Kartu Prakerja Telah Dibuka

Selasa, 26 Oktober 2021 | 15:00 WIB

Biar Tak Kejebak Pinjol Ilegal, Segera Lakukan Hal Ini

Selasa, 26 Oktober 2021 | 11:00 WIB

Mendesak! Literasi Finansial untuk Lawan Pinjol

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB

Lirik Lagu Mars Hari Santri Nasional 22 Oktober

Jumat, 22 Oktober 2021 | 00:47 WIB
X