Buruh DIY Minta Jaminan Hidup jika Lockdown Diberlakukan

- Sabtu, 19 Juni 2021 | 21:10 WIB
Ilustrasi buruh yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19 (Suara.com/Ema Rohimah)
Ilustrasi buruh yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19 (Suara.com/Ema Rohimah)

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Rencana DIY">Pemda DIY menerapkan lockdown mulai menuai protes.

Bila kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan, maka para buruh dan pekerja informal di DIY menuntut jaminan hidup dari Pemda.

"Lockdown belum pernah benar-benar dilakukan, yang ada PSBB dan PPKM yang cenderung merugikan pekerja pariwisata, pengusaha kecil, dan pekerja informal," papar Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DIY, Irsad Ade Irawan, Sabtu (19/06/2021).

Meski saat ini kasus Covid-19 di DIY cukup memprihatikan, KSPI meminta penerapan lockdown secara murni dan konsekuen, bukan sekedar basa-basi tanpa adanya implementasi. Dalam hal ini, Gubernur DIY harus mengacu pada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam pelaksanaan lockdown.

Sesuai aturan tersebut maka lockdown harus diimplementasikan sebagai karantina wilayah. Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar masyarakat DIY dan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

"Selama karantian wilayah, pemerintah pusat dan pemda harus menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi seluruh masyarakat DIY," paparnya dalam berita Suara.com--jaringan Ayoyogya.com.

DIY">Pemda DIY pun, lanjut Irsad, harus memastikan tidak ada PHK dan pemotongan upah selama dan setelah ditetapkan Karantina Wilayah. Selain itu ada bantuan hukum gratis bagi buruh yang mengalami dampak kesewenang-wenangan pengusaha seperti PHK dan pemotongan upah

Satgas perlindungan buruh pun perlu mengeluarkan kebijakan perlindungan buruh selama pandemi Covid-19. Bila tidak dilakukan maka DPD KSPSI DIY menolak lockdown yang tidak berdasarkan pada UU 6/2018.

"Apalagi itu hanya kebijakan pembatasan yang cenderung merugikan pekerja pariwisata, pengusaha kecil dan pekerja informal," ujarnya.

Halaman:

Editor: Regi Yanuar Widhia Dinnata

Tags

Terkini

5 Makhluk Ajaib yang Tenar di Film Harry Potter

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB

Semua Vaksin Gratis, Jika Ada yang Berbayar Lapor di Sini

Minggu, 26 September 2021 | 13:20 WIB

PON XX Papua, Menhub RI Pastikan Akses Transportasi Aman

Minggu, 26 September 2021 | 12:27 WIB

Pola Hidup Vegetarian, Antara Gaya Hidup atau Kesehatan?

Minggu, 26 September 2021 | 11:31 WIB

Overthingking Bikin Mudah Sakit, Berikut Penjelasannya

Minggu, 26 September 2021 | 09:35 WIB

Situs Template PPT Gratis, Ada 15 Web yang Terbaik

Minggu, 26 September 2021 | 05:30 WIB

Jangan Beli Laptop Bekas sebelum Tahu 5 Tips Ini

Minggu, 26 September 2021 | 01:26 WIB

Kampas Rem Motor Cepat Habis karena 4 Hal Ini

Minggu, 26 September 2021 | 01:03 WIB

Cara Memperpanjang Durasi Video Instagram

Minggu, 26 September 2021 | 00:47 WIB
X