Pukat FH UGM Minta 75 Pegawai KPK Diaktifkan Kembali

- Selasa, 18 Mei 2021 | 22:18 WIB
Ilustrasi -- Gedung KPK (Istimewa)
Ilustrasi -- Gedung KPK (Istimewa)

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Pimpinan KPK diminta segera mengaktifkan kembali sebanyak 75 pegawai yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, Zaenur Rohman. Hal ini, kata dia, senada dengan pernyataan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah pernyataan Presiden Jokowi maka pimpinan KPK harus segera mengembalikan tugas dan tanggung jawab 75 pegawai yang tidak lolos TWK," kata Zaenur saat dihubungi awak media, Selasa (18/5/2021).

Dalam pernyataan Jokowi terkait nasib 75 pegawai KPK yang diketahui sempat dinonaktifkan setelah tidak lolos dalam TWK, kata Zaenur harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan statusnya. Baik dari tugas maupun tanggung jawab para pegawai KPK tersebut yang sebelumnya diserahkan kepada pimpinan KPK.

Walaupun memang tidak dimungkiri Zaenur bahwa diksi yang digunakan Jokowi dalam pernyataan tersebut ada yang terbilang bersayap. Semisal dengan pernyataan mengenai TWK yang tidak bisa begitu saja diputuskan sebagai dasar pemberhentian 75 pegawai KPK itu.

"Namun kemudian TWK bisa dijadikan dasar untuk memberikan pendidikan kedinasan. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah di dalam pendidikan kedinasan tersebut nanti juga ada mekanisme lolos atau tidak lolos pendidikan," ungkapnya dalam berita SuaraJogja.id--jaringan Ayoyogya.com.

Kendati demikian, Zaenur menyoroti bahwa terdapat pernyataan dari Jokowi yang dapat menjadi acuan atau pegangan utama dalam persoalan ini. Hal itu adalah kesamaan pandangan antara Presiden dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kesamaan pandangan itu mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN yang tidak diperkenankan untuk merugikan pegawai KPK itu sendiri.

Menurutnya dengan pemahamaan yang sama itu, maka ke depan proses alih status yang ditambah dengan pendidikan kedinasan tadi tidak boleh merugikan pegawai khususnya bagi yang tidak lolos. Termasuk dengan tidak menjadi dasar pemberhentian, dasar penentuan karir hingga lulus atau tidak lulus pendidikan kedinasan itu.

Halaman:

Editor: Regi Yanuar Widhia Dinnata

Tags

Terkini

5 Penyebab Tenaga Mesin Diesel Loyo

Minggu, 26 September 2021 | 16:49 WIB

5 Makhluk Ajaib yang Tenar di Film Harry Potter

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB

Semua Vaksin Gratis, Jika Ada yang Berbayar Lapor di Sini

Minggu, 26 September 2021 | 13:20 WIB

PON XX Papua, Menhub RI Pastikan Akses Transportasi Aman

Minggu, 26 September 2021 | 12:27 WIB

Pola Hidup Vegetarian, Antara Gaya Hidup atau Kesehatan?

Minggu, 26 September 2021 | 11:31 WIB

Overthingking Bikin Mudah Sakit, Berikut Penjelasannya

Minggu, 26 September 2021 | 09:35 WIB
X