Pukat UGM Kritisi Penonaktifan 75 Pegawai KPK

- Rabu, 12 Mei 2021 | 19:32 WIB
KPK (Istimewa)
KPK (Istimewa)

SLEMAN, AYOYOGYA.COM — Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM menilai SK terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri cacat hukum.

"Menurut saya dengan surat tersebut maka upaya untuk menyingkirkan para pegawai di KPK yang jujur, berintegritas dan berdedikasi itu sudah nyaris berhasil ya. Jadi mereka saat ini statusnya bebas tugas. Tetapi menurut saya, surat ini cacat hukum," kata peneliti PUKAT FH UGM, Zaenur Rohman, Rabu (12/5/2021).

Zaenur menjelaskan bahwa penyebutan SK tersebut sebagai produk yang cacat hukum bukan tanpa dasar. Pasalnya ada beberapa ketentuan yang seolah diabaikan begitu saja.

Kecacatan hukum SK tersebut di antaranya disebabkan oleh karena pembebastugasan pegawai yang didasarkan bukan dengan alasan pelanggaran kode etik atau pidana. Melainkan karena alasan tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Sedangkan sampai saat ini belum ada keputusan pemberhentian mereka sebagai pegawai KPK. Artinya sampai saat ini mereka 75 pegawai tersebut masih sebagai pegawai KPK. Mereka masih berstatus pegawai KPK tetapi mereka sudah dibebastugaskan," jelasnya dalam berita Suara.com--jaringan Ayoyogya.com.

Selain itu, disebutkan Zaenur, alasan KPK untuk membebastugaskan puluhan pegawai itu dengan dasar kekhawatiran status hukum dari perkara yang ditangani para penyidik yang tidak lolos TWK ini akan menjadi masalah juga terbilang mengada-ada.

Pasalnya hingga saat ini para penyidik masih memegang SK yang menjadi dasar dalam pengangkatan jabatan sebagai penyidik. Sehingga tidak ada alasan apapaun yang perlu dikhawatirkan mengenai keabsahan para penyidik dalam menangani sebuah perkara.

"Mereka sampai saat ini masih berstatus sebagai pegawai KPK, para penyidik masih berstatus sebagai penyidik sah untuk melakukan tugas jabatan, penyidikan di dalam upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK. Jadi menurut saya alasan tersebut tetap tidak berdasar," tegasnya.

Zaenur menuturkan bahwa 75 pegawai KPK tersebut memang dapat diganti dengan nama yang lain. Namun proses penggantian nama-nama itu yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya.

Halaman:

Editor: Regi Yanuar Widhia Dinnata

Tags

Terkini

5 Penyebab Tenaga Mesin Diesel Loyo

Minggu, 26 September 2021 | 16:49 WIB

5 Makhluk Ajaib yang Tenar di Film Harry Potter

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB

Semua Vaksin Gratis, Jika Ada yang Berbayar Lapor di Sini

Minggu, 26 September 2021 | 13:20 WIB

PON XX Papua, Menhub RI Pastikan Akses Transportasi Aman

Minggu, 26 September 2021 | 12:27 WIB

Pola Hidup Vegetarian, Antara Gaya Hidup atau Kesehatan?

Minggu, 26 September 2021 | 11:31 WIB

Overthingking Bikin Mudah Sakit, Berikut Penjelasannya

Minggu, 26 September 2021 | 09:35 WIB
X