Moeldoko Ditolak PTUN, Demokrat: Kemenangan Rakyat atas Ridha Allah

- Selasa, 23 November 2021 | 16:00 WIB
Kebahagiaan DPP Demokrat DIY saat mendengar putusan PTUN yang menolak gugatan Moeldoko dan JAM. (Dokumen DPP Demokrat.)
Kebahagiaan DPP Demokrat DIY saat mendengar putusan PTUN yang menolak gugatan Moeldoko dan JAM. (Dokumen DPP Demokrat.)

JAKARTA, AYOYOGYA.COM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM)  kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

“Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. Putusan  Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil  dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ungkap Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva didampingi Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Selasa dalam siaran pers yang diterima Ayoyogya.com  (23/11/2021).

Baca Juga: Gugatan KSP Moeldoko Tak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat

Majelis Hukum menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebab perkara ini menyangkut internal parpol.

Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum. Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.

Lanjut Hamdan, setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Belum Usai, Demokrat Bantul Komitmen Koalisi Dengan Rakyat

“Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” pungkas Hamdan.

Halaman:

Editor: Rahajeng Pramesi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Anak kedua Nagita Slavina dan Raffi Ahmad telah Lahir

Jumat, 26 November 2021 | 20:00 WIB

Ogah Mikir Jodoh, Cita Citata Rencanakan Adopsi Anak

Rabu, 24 November 2021 | 21:00 WIB

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Suami Nirina Zubir Masuk RS

Minggu, 21 November 2021 | 12:00 WIB

Panglima TNI Baru, Simak Biografi Andika Perkasa

Kamis, 18 November 2021 | 09:03 WIB
X