Forpi Kota Jogja Soroti Kasus Pendomplengan KK di PPDB SMP

- Selasa, 15 Juni 2021 | 23:30 WIB
Ilustrasi proses PPBD jenjang SMP di Kota Jogja (SuaraJogja.id/Mutiara Rizka)
Ilustrasi proses PPBD jenjang SMP di Kota Jogja (SuaraJogja.id/Mutiara Rizka)

KOTA YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Forum Pemantau Independen Kota Jogja memantau proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP.

Dalam kegiatan tersebut Forpi menyoroti pendomplengan Kartu Keluarga (KK) yang dinilai rentan terjadi.

Salah satu anggota Forpi, Baharuddin Kamba, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pantauan ke dua SMP Negeri yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Di antaranya adalah SMP N 15 dan SMP N 5. Dari dua sekolah tersebut, ia menyampaikan setidaknya ada sepuluh berkas yang menunjukkan KK berstatus famili lain.

"Dalam pemantauan ini Forpi Kota Yogyakarta menemukan modus famili lain pada kartu keluarga," kata Kamba dalam berita Suara.com--jaringan Ayoyogya.com, Selasa (15/6/2021).

Kamba menduga, modus tersebut dilakukan untuk mempermudah siswa dari luar daerah atau luar Kota Yogyakarta untuk diterim di sekolah negeri dalam kota. Dari dua sekolah yang ia lakukan pantauan, disebut selalu ada berkas KK yang menunjukkan status famili lain. Jumlahnya dinilai meningkat di sekolah favorit.

Dari masing-masing sekolah yang dipantau, setidaknya diambil sepuluh berkas sebagai sampel. Ditemukan setidaknya lebih dari satu berkas yang menggunakan status famili lain pada KK. Forpi menjumlahkan ada 10 berkas dari 20 sampel yang diambil di masing-masing sekolah berstatus famili lain.

Kamba menambahkan, sebelumnya Forpi sudah mewanti-wanti kepada dinas terkait agar tidak terjadi pendomplengan Kartu Keluarga. Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk meninjau ulang peraturan penggunaan status famili lain. Selain tidak jelas, status tersebut dalam kartu keluarga juga dinilai membuka praktik kecurangan.

"Status famili lain dalam kartu keluarga selain tidak jelas, perlu dikaji dasar hukum dari status famili lain itu juga membuka praktik kecurangan," ungkapnya.

Kamba khawatir, praktik pendomplengan KK tersebut akan membuat siswa yang merupakan warga asli Kota Yogyakarta tersingkir dari sekolah negeri dan harus sekolah di SMP swasta. Menurutnya, prakti dompleng KK seharusnya sudah tidak lagi ada. Ia juga khawatir jika wali murid terlalu memaksakan anaknya masuk ke dalam sekolah favorit lewat modus itu, meskipun sebenarnya tidak mampu secara akademis.

Halaman:

Editor: Regi Yanuar Widhia Dinnata

Tags

Terkini

10 Objek Wisata Jogja Viral yang Wajib Dikunjungi 

Rabu, 22 September 2021 | 03:07 WIB

Sleman Komitmen Genjot Swasembada Daging Sapi

Selasa, 21 September 2021 | 16:00 WIB

KIPI Usai Vaksin Covid-19 Benarkah Ubah Siklus Menstruasi

Selasa, 21 September 2021 | 10:20 WIB

Cakupan Vaksinasi di Bantul Capai 52,23 Persen

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
X