Kulonprogo Punya Satgas Jalan Daerah

- Rabu, 3 April 2019 | 12:23 WIB
Ruas Jalan SMK Negeri 2-Kantor Polres Kulon Progo di Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY, rusak parah akibat dilalui armada tambang yang kelebihan tonase. (Foto ANTARA/Mamiek)
Ruas Jalan SMK Negeri 2-Kantor Polres Kulon Progo di Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY, rusak parah akibat dilalui armada tambang yang kelebihan tonase. (Foto ANTARA/Mamiek)

KULONPROGO, AYOYOGYA.COM--Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jalan Daerah. Satgas ini dibentuk untuk mengawasi armada pengangkut material tambang yang merusak jalan desa hingga jalan kabupaten akibat kelebihan tonase.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulonprogo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Rabu (3/4/2019), mengatakan bahwa sesuai ketugasan DPUPKP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan membentuk Satgas Jalan Daerah.

Hampir seluruh kecamatan di Kulonprogo menjadi kawasan tambang, baik tanah urug, batu andesit, pasir hingga tambang lain. Kawasan peruntukan tambang sesuai Perda RTRW yakni Kecamatan Kokap, Kalibawang, dan Pengasih. Namun seiring perkembangan proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA), hampir 12 kecamatan di Kulon Progo menjadi area tambang.

"Satgas Jalan Daerah akan membuat program-program kerja, mengidentifikasi jenis kerusakan, dan penyebabnya sehingga menghasilkan kajian dan solusi yang harus ditindaklanjuti," kata Gusdi.

Ia mengatakan panjang jalan lokal primer I di Kulonprogo mencapai 636,025 kilometer dengan rincian 49,2 persen kondisi baik, 21,8 persen rusak sedang, 15,8 persen rusak ringan, dan 13,2 persen rusak berat. Panjang jalan lokal primer II mencapai 672,620 kilometer dengan rincian kondisi baik 30,7 persen, kondisi rusak sedang 32,1 persen, rusak ringan 15,1 persen dan rusak berat 22,1 persen.

"Kondisi jalan di Kulonprogo cukup parah. Yang lebih parah lagi, jalan yang dilalui tambang, tetapi tidak direkomendasikan oleh DPUPKP sebagai jalan tambang.Jalur bukan tambang, tapi dilewati armada tambang. Kalau jalur tambang jelas, kalau rusak, kami berkoordinasi dengan pihak penambang. Kalau bukan jalur tambang dan rusak berat, itu menjadi beban pemkab. Sementara anggaran pemkab terbatas, itu menjadi persoalan," katanya.

Gusdi mengakui kerusakan jalan disebabkan proyek Bandara NYIA yang membutuhkan banyak material sehingga banyak pengusaha tambang yang berlomba menyuplai material tambang ke proyek NYIA. Namun, penambang dan pemilik armada pengangkut tambang ini tidak memperhatikan jalur yang diperbolehkan untuk dilalui armada tambang sesuai dokumen UKP/ULP penambangan.

"Hal ini yang akan ditelusuri oleh Satgas Jalan Daerah. Satgas ini bertugas mengejar pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan di Kulonprogo," katanya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi mengatakan Pemkab Kulonprogo harus sungguh-sungguh memperhatikan kerusakan jalan kabupaten lokal primer I dan lokal primer II supaya kerusakan jalan yang dilalui armada tambang tidak semakin parah. Saat ini, kondisi jalan kabupaten sangat memprihatinkan sehingga perlu ada langkah cepat mencegah persoalan kerusakan jalan.

"Kami minta Satgas Jalan Daerah bekerja cepat dengan melakukan pendataan ruas jalan yang rusak dan dicarikan solusi, supaya tidak banyak warga yang mengeluh karena pemkab terkesan membela pihak penambang dan pemilik armada pengangkut tambang," katanya.

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Terkini

10 Objek Wisata Jogja Viral yang Wajib Dikunjungi 

Rabu, 22 September 2021 | 03:07 WIB

Sleman Komitmen Genjot Swasembada Daging Sapi

Selasa, 21 September 2021 | 16:00 WIB

KIPI Usai Vaksin Covid-19 Benarkah Ubah Siklus Menstruasi

Selasa, 21 September 2021 | 10:20 WIB

Cakupan Vaksinasi di Bantul Capai 52,23 Persen

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
X